Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang diinisiasi pemerintah untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Kementerian ATR/BPN memiliki peran utama dalam percepatan pelaksanaan program dan penanganan hambatan, khususnya terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa dari target 2.000 RDTR, saat ini sudah 668 yang selesai. Ia optimistis pada akhir tahun dapat mencapai target 700 RDTR yang selesai.
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025 dan dilanjutkan melalui Rakornas Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga Pokja dengan fokus kerja yang berbeda-beda.
Selain percepatan penyelesaian RDTR, Kementerian ATR/BPN juga memfokuskan diri pada integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menekankan pentingnya digitalisasi RDTR lewat OSS untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong investasi. Ia berkomitmen menindaklanjuti semua RDTR yang belum terintegrasi ke dalam OSS dalam waktu dua bulan ke depan.
“Dari 668 RDTR tersebut, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami dan insyaallah saya komit untuk mendorong agar seluruh yang belum terintegrasi OSS segera ditindaklanjuti,” ujar Menteri Nusron.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat menegaskan bahwa hasil pembahasan akan langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja dengan langkah konkret agar seluruh program strategis berjalan sinkron sesuai arahan Presiden.
Rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, beserta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, yang bersama-sama berkomitmen menjalankan peran dan fungsi masing-masing untuk keberhasilan program strategis pemerintah.
